Oleh: Rakhmad Zailani Kiki

Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL)

Polemik persoalan dana haji di Indonesia telah redup setelah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan penyelenggaraan haji  tertutup untuk warga negara lain tahun 2021 ini. Penyelenggaraan haji hanya untuk warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang sedang berada negara Arab Saudi. Itu pun jumlahnya dibatasi hanya untuk 60 ribu orang saja karena pandemi Covid-19 yang masih mengganas.

Namun demikian, akibat tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dari berbagai pihak tentang  keberadaan dana jemaah haji yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), masih banyak calon jaamah yang sampai saat ini masih cemas, panik atas nasib biaya haji mereka yang telah disetorkan ke pemerinah dan nasib keberangkatan mereka ke Tanah Suci di tahun yang akan datang. Karenanya. perlu dilakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat, khususnya kepada calon jamaah haji, bahwa dana haji mereka aman tersimpan. Bahkan walau mereka batal haji karena pandemi di tahun ini, mereka tetap memperoleh banyak keuntungan. Apa saja keuntungan-keuntungannya?

Dari hasil tabayyun saya dan melakukan komunikasi  ke berbagai pihak terkait, terutama kepada rekan saya yang berada di BPKH, saya memperoleh informasi yang menguntungkan tersebut, minimal ada tiga keuntungan, yaitu:

Pertama, real cost naik haji tahun 2021 mencapai Rp. 70 jutaan jauh lebih tinggi dari ongkos yang dibayarkan oleh Jemaah haji yang hanya sebesar Rp. 35 jutaan. UU No. 8 tahun 2019 menetapkan istilah baru untuk ongkos nail haji, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji, disingkat BIPIH. Dengan kata lain, pemerintah melalui BPKH telah memberikan indirect cost atau dana optimalisasi setengah biayanya per jamaah untuk BIPIH.  Kemampuan BPKH memberikan dana optimalisasi ini di antaranya berasal dari keuntungan investasi dana jamaah haji di instrumen surat berharga syariah.

Kedua, dana haji yang disetorkan semua calon jamaah haji Indonesia kepada pemerintah yang dikelola oleh BPKH dijamin keamanannya melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga terlindung dari gagal bayar, berdasarkan surat LPS nomor 5-001/DK01/15 Januari 2020. Adapun berita bahwa dana haji dinvestasikan  pemerirntah melalui BPKH untuk investasi langsung di pembiayaan infrastruktur adalah tidak benar. Sebagian besar investasi BPKH ada di instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan dijamin oleh pemerintah RI sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).  Untuk memantau keberadan dana hajinya, calon jamaah haji dapat melihat di website resmi BPKH. Di Website BPKH ini ada laporan keuangan tahun 2020 yang bisa diunduh oleh masyarakat.  Asset BPKH per 31 Desember 2020 Rp145,7 trilyun, di antaranya terdapat penempatan di bank berupa tabungan,  giro,  dan deposito sebesar Rp45, 2 Trilyun. Penempatan di bank syariah tersebut kapan pun bisa dicairkan untuk kepentingan jemaah haji Indonesia. Adapun biaya penyelenggaraan haji sekitar 14-15 Trilyun,  itu sama saja dengan ketersediaan biaya 3 tahun haji ke depan.

Ketiga, jamaah haji yang batal berangkat haji tahun 2021 ini tetap akan diberangkatkan di tahun depan atau tahun 2022, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Agama RI. Namun demikian, jamaah haji yang batal berangkat haji tahun 2021 dapa mengambil BIPIH-nya.

Dengan tiga keuntungan di atas, seharusnya tidak ada lagi kecemasan apalagi kepanikan dari calon jamaah haji Indonesia. Karena,  sekali lagi, memang pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 ini bukan karena tidak adanya uang jamaah haji yang dikelola pemerintah melalui BPKH untuk pembiayaan haji tahun 2021 ini, tapi semata-mata untuk melindungi keselamatan jiwa, hifdzunnafs, jamaah haji Indoensia di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengganas secara global dan juga keputusan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menutup penyelenggaraan haji tahun 2021 dari warga di luar negaranya, hanya untuk warga negaranya dan ekspatriat yang berada di Arab Saudi.  Tapi, kalau masih panik dan cemas juga, ambil saja dana hajinya dari pemerintah, bereskan? ***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here