Oleh: Rakhmad Zailani Kiki

Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL)

Tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa terulang kembali di aksi Hari Buruh, May Day (Sabtu, 01/05/2021. Aksi kekerasan aparat kepolisian kepada mahasiswa ini mengingatkan saya pada demo mahasiswa tentang penolakan UU Omnibus Law atau UU Ciptaker  yang  terjadi  di berbagai daerah di Indonesia. Data  dari Haksasasi.id (Selasa, 13/10/2020) yang dirangkum dari monitoring aksi di 33 kota dengan 20 provinsi se-Indonesia menjelaskan beberapa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada mahasiswa dalam demo penolakan UU Omnibus Law di antaranya, yaitu: pemukulan ke daerah vital (kepala, tengkuk, pinggang, perut); pengeroyokan terhadap peserta aksi; menendang dan memukul saat peserta aksi dalam posisi tidak mengancam (duduk, tiarap, tertangkap saat melakukan aksi);  penggunaan peluru karet dalam penanganan tindak anarkis; dan menyerbu masuk tempat-tempat yang dianggap menyembunyikan massa aksi yang diiringi dengan tindak intimidasi, kekerasan dan perusakan bangunan.

Secara istilah, sebagaimana yang saya kutip dari Eka Henry di dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Konflik (2009), kekerasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan jalan yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan yang buruk. Adapun menurut konsep kekerasan yang dirumuskan oleh Johan Vincent Galtung, perintis utama disiplin studi perdamaian dan konflik, maka kekerasan aparat kepolisian di aksi massa tersebut termasuk dalam dimensi kekerasan langsung (direct violence). Kekerasan langsung ini sering sekali dilakukan atas dasar penggunaan kekuasaan sumber (resource power).

Kekerasan langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi massa tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal ini bertentangan dengan pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa (seperti dalam aksi massa) harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya: a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul; b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam perpektif Islam, kekerasan yang merupakan pelanggaran hukum dan mempunyai tujuan yang buruk serta dilakukan secara langsung merupakan perbuatan yang dilarang, baik kepada sesama Muslim atau sesama manusia yang berbeda agama dan keyakinan. Dalam khazanah Islam, tindak kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan dzalim kepada orang lain yang dilarang, seperti dinyatakan di dalam Alquran surat l A’raf ayat 33 yang artinya: “Katakanlah: ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengaiaya)’ “   

Di dalam sebuah hadits di dalam kitab Shahih Al-Bukhary, riwayat Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:“Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan atau kehormatan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini – semasih di dunia, sebelum tidak lakunya dinar dan dirham. Jikalau -tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal shalih, diambillah dari amal shalihnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya, sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiayanya tadi.

Dinyatakan juga di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari  . Jabir r.a.  bahwasannya RasulullahSAW bersabda: “Takutlah engkau semua -hindarkanlah dirimu semua- akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu akan merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat “

Namun demikian, pelaku aksi massa yang melakukan tindakan melawan hukum, di dalam  Islam,. juga dapat memperoleh sanksi dilukai fisiknya sebagai bentuk hukuman jika pemerintah telah membuat aturannya dalam ranah hukum pidana Islam. Sanksi seperti ini bukanlah tindak kekerasan, tetapi sebagai bentuk hukuman. Misalnya dalam bentuk Ta’zir.

Ta`zir adalah bahagian dari ‘uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk ‘uqubat dalam hukum pidana Islam: pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diyat atau qisas, dan ketiga; jarimah ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta’zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (waliyul amri atau imam). Tidak bisa dilakukan dan ditetapkan secara sewenang-wenang. Menurut Al- Mawardi: “ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”.1 Ta’zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta’zir. Sedangkan Jarimah ta`zir yang dikenakan kepada para peserta aksi massa yang melanggar hukum adalah jamirah ta`zir yang berkaitan dengan keamanan umum.  *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here